Search for:
  • Home/
  • Uncategorized/
  • Pemkot Padang Jadikan BKN Sebagai Percontohan Layanan Publik Digital
Pemkot Padang Jadikan BKN Sebagai Percontohan Layanan Publik Digital

Pemkot Padang Jadikan BKN Sebagai Percontohan Layanan Publik Digital

Digitalsaigroup.comPemerintah Kota (Pemkot) Padang terus mendorong transformasi layanan publik melalui digitalisasi. Terbaru, Pemkot Padang menjadikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai percontohan dalam pengembangan layanan publik digital, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Langkah ini diumumkan langsung oleh Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah, dalam acara sosialisasi transformasi digital layanan publik yang digelar di Balai Kota Padang. Menurut Mahyeldi, digitalisasi layanan publik bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi juga upaya nyata untuk memperkuat akuntabilitas, mengurangi birokrasi berbelit, serta mempermudah akses bagi masyarakat.

BKN Sebagai Model Layanan Digital

BKN dipilih sebagai percontohan karena keberhasilannya dalam mengelola sistem layanan kepegawaian berbasis digital yang terintegrasi. Layanan seperti e-formasi, e-pengangkatan, e-pensiun, dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) telah menunjukkan efektivitas dalam mempercepat proses administratif dan meminimalisir kesalahan manual.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang, Yulianefri, menyatakan bahwa kolaborasi dengan BKN diharapkan dapat menjadi pijakan bagi Pemkot Padang dalam membangun layanan publik berbasis digital di berbagai sektor, termasuk perizinan, kesehatan, pendidikan, dan kependudukan.

“Dengan belajar dari pengalaman BKN, kami bisa mempercepat proses digitalisasi layanan dan menciptakan sistem yang ramah pengguna, cepat, dan transparan,” ujarnya.

Transformasi Layanan Publik di Padang

Pemkot Padang menargetkan seluruh layanan publik bisa terintegrasi secara digital dalam beberapa tahun ke depan. Beberapa inovasi yang tengah dijalankan antara lain:

  • Aplikasi layanan terpadu: Menyediakan akses mudah bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran, pengajuan izin, dan layanan administrasi secara online.
  • Sistem informasi internal: Mempercepat proses kerja internal pemerintah kota dengan dokumen elektronik dan alur persetujuan digital.
  • Portal pengaduan publik: Memungkinkan warga melaporkan masalah atau keluhan secara real-time, sehingga respon pemerintah lebih cepat dan terukur.

Menurut Wali Kota Mahyeldi, transformasi digital juga berperan penting dalam mengurangi biaya operasional dan waktu tunggu bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan transparansi karena setiap proses dapat dipantau secara daring.

Manfaat Digitalisasi Bagi Masyarakat

Digitalisasi layanan publik memberi keuntungan nyata bagi warga. Proses administrasi menjadi lebih cepat, dokumen dapat diakses tanpa harus datang langsung ke kantor, dan risiko kehilangan dokumen berkurang. Masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang akurat mengenai status layanan atau pengajuan mereka secara real-time.

Selain itu, digitalisasi mendukung good governance karena semua data dan proses terekam secara sistematis, memudahkan pemerintah dalam melakukan evaluasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Kolaborasi dan Pembelajaran

Pemkot Padang menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menjalankan layanan publik digital. Tidak hanya meniru sistem BKN, tetapi juga melakukan penyesuaian dengan kebutuhan lokal, termasuk kapasitas sumber daya manusia, jaringan internet, dan budaya kerja di lingkungan pemerintahan kota.

Pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi prioritas untuk memastikan seluruh pegawai mampu memanfaatkan sistem digital secara maksimal. Pemkot berencana menyelenggarakan workshop dan pendampingan intensif agar adaptasi teknologi berjalan lancar.

Tantangan dan Strategi Ke Depan

Meski berpotensi meningkatkan efisiensi dan transparansi, transformasi digital juga menghadapi tantangan seperti resistensi perubahan, keterbatasan infrastruktur, dan keamanan data. Pemkot Padang berkomitmen mengatasi hal ini melalui strategi bertahap, mulai dari pilot project, sosialisasi intensif, hingga penguatan sistem keamanan siber.

Mahyeldi menegaskan, digitalisasi bukan sekadar tren teknologi, tetapi fondasi untuk membangun pemerintahan yang lebih profesional, responsif, dan akuntabel. Ia berharap layanan publik digital di Padang menjadi contoh bagi kota lain di Sumatera Barat bahkan nasional.

Dengan menjadikan BKN sebagai percontohan, Pemkot Padang mengambil langkah strategis menuju era layanan publik yang modern dan efektif. Transformasi ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat Padang kini bisa menantikan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses, sekaligus menjadi bukti bahwa digitalisasi bukan sekadar teknologi, tetapi bentuk nyata inovasi pelayanan untuk kesejahteraan warga.