Digitalsaigroup.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di kantor pemerintah provinsi pada 22 Desember 2025, sebagai bagian dari upaya memperkuat strategi transformasi digital di wilayah tersebut. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam menyatukan visi berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder untuk mewujudkan sistem digital terpadu yang efektif.

Dalam sambutannya di acara tersebut, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa meskipun banyak inovasi digital telah dikembangkan di NTB, pelaksanaannya masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dengan baik. Hal ini, menurutnya, ibarat membangun kamar-kamar terpisah tanpa perencanaan yang menyeluruh yang pada akhirnya menciptakan sistem yang tidak nyaman, tidak aman, dan tidak efisien. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk meninggalkan pola kerja yang terfragmentasi dan mulai membangun arsitektur digital yang saling terkoneksi antar perangkat daerah.

“Yang kita butuhkan adalah arsitektur digital yang jelas dan saling terkoneksi antar OPD. Kita harus menjaga semangat kolaborasi, bukan kompetisi. Ketika sistem saling terhubung, betapa mudahnya hidup ini mudah bagi pemerintah dan mudah bagi masyarakat,” tegas Iqbal di depan peserta meeting.

Kolaborasi jadi Kunci Efisiensi

Gubernur menekankan bahwa sistem digital bukan sekadar alat teknologi, melainkan fondasi penting dalam mempercepat birokrasi dan pelayanan publik yang efisien. Menurutnya, kolaborasi lintas OPD dan pemangku kepentingan harus menjadi prioritas utama agar digitalisasi dapat berjalan secara menyeluruh dan memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat NTB.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi NTB juga terus mengkoordinasikan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di seluruh kabupaten/kota. Tujuan utamanya adalah memperluas penggunaan transaksi digital dan mempercepat perluasan digitalisasi di berbagai lini, terutama yang langsung berkaitan dengan layanan publik seperti perizinan, transaksi pajak, retribusi, dan pembayaran non-tunai lainnya.

Plt Sekretaris Bappenda Provinsi NTB menyatakan bahwa pertemuan HLM TP2DD ini merupakan langkah strategis untuk mengevaluasi dan memperkuat aksi pemerintah dalam mewujudkan digitalisasi layanan yang inklusif dan akuntabel. Ia menggarisbawahi pentingnya koordinasi lintas sektor serta dukungan dari lembaga teknis dan mitra strategis seperti Bank Indonesia dan perbankan daerah dalam mempercepat proses transformasi digital.

Percepatan Transformasi Digital di NTB

Pertemuan High Level Meeting ini sejalan dengan berbagai upaya yang telah dijalankan Pemprov NTB dalam memperluas layanan digital. Salah satunya adalah peluncuran NTB DIGIHub, sebuah portal terintegrasi yang menjadi one‑stop digital services platform bagi masyarakat dan pemerintah provinsi. Portal ini menggabungkan berbagai aplikasi dan layanan digital dalam satu platform terpadu, termasuk layanan pendaftaran siswa baru, informasi kesehatan, layanan pajak, layanan publik lainnya, serta data penting berbasis digital yang memungkinkan pemerintahan lebih responsif dan transparan.

Menurut Gubernur Iqbal, inisiatif seperti NTB DIGIHub menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya sekadar menghadirkan teknologi terbaru, tetapi lebih jauh lagi soal membangun ecosystem digital yang kuat serta sistem yang mampu menyederhanakan proses kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Lebih jauh lagi, Iqbal menyampaikan bahwa digitalisasi akan berdampak langsung pada peningkatan efisiensi operasional pemerintah, mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat, serta membuka ruang bagi inovasi yang lebih luas di berbagai sektor pemerintahan. Menurutnya, ketika sistem digital bekerja secara holistik, kehidupan masyarakat dan kerja pemerintahan akan menjadi lebih cepat, mudah, dan terukur.

Tantangan dan Dukungan Stakeholder

Meski penuh potensi, digitalisasi juga menghadapi tantangan tersendiri, termasuk kebutuhan akan kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni, infrastruktur teknologi yang memadai, serta dukungan regulasi yang konsisten. Oleh karena itu, Gubernur mengajak semua pihak termasuk OPD, perbankan, sektor swasta, dan lembaga pendidikan — untuk terus bersinergi dan memperkuat jaringan kerja sama dalam rangka memperluas penerapan sistem digital di seluruh lapisan pemerintahan dan masyarakat.

Pemerintah provinsi juga berkomitmen untuk terus menggencarkan sosialisasi layanan digital kepada masyarakat agar semakin banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan publik digital secara maksimal dan aman. Hal ini mencakup peningkatan literasi digital serta keamanan data untuk mendukung kepercayaan masyarakat terhadap layanan online.

Arah Kebijakan di Masa Mendatang

High Level Meeting TP2DD yang digelar di NTB bukanlah sekadar pertemuan formal biasa. Pertemuan ini menjadi cerminan tekad pemerintah daerah untuk mempercepat proses transformasi digital secara terintegrasi dan berkelanjutan. Gubernur menutup pertemuan dengan penegasan bahwa digitalisasi yang berkualitas akan membuka peluang baru bagi kemajuan daerah dari pelayanan publik yang cepat dan transparan hingga daya saing NTB yang lebih kuat di era ekonomi digital.