Digitalsaigroup.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan pentingnya kehati-hatian dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya terkait pengadaan papan digital. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan papan digital di berbagai instansi meningkat pesat untuk mendukung pelayanan publik dan komunikasi informasi. Namun, KPK mengingatkan agar setiap proses pengadaan dilakukan dengan cermat, tertib administrasi, dan sesuai aturan yang berlaku guna mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.

Dalam keterangan resminya, KPK menyoroti bahwa pengadaan papan digital sering melibatkan anggaran besar, mulai dari desain, produksi, hingga instalasi dan pemeliharaan. Anggaran yang signifikan ini rawan menimbulkan risiko penyimpangan jika prosedur pengadaan tidak dijalankan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, instansi pemerintah diimbau untuk memperketat mekanisme pengawasan internal serta memastikan setiap tahapan sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa.

Kepala Direktorat Pengawasan KPK menekankan bahwa pengadaan papan digital bukan hanya soal membeli produk, tetapi juga soal perencanaan kebutuhan, evaluasi penawaran, hingga pemantauan implementasi. Setiap tahap harus terdokumentasi dengan baik agar mudah diaudit dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami melihat beberapa kasus sebelumnya di mana pengadaan papan digital atau alat serupa tidak memperhatikan prosedur yang benar, sehingga menimbulkan kerugian negara. Hal ini harus menjadi perhatian serius setiap instansi,” ujar pejabat KPK.

Selain itu, KPK menekankan perlunya melakukan kajian mendalam terkait spesifikasi teknis papan digital yang dibutuhkan. Seringkali instansi membeli produk dengan fitur yang berlebihan atau tidak sesuai kebutuhan, sehingga menimbulkan pemborosan anggaran. KPK menekankan pentingnya efisiensi penggunaan dana publik, dengan memastikan pengadaan benar-benar sesuai kebutuhan operasional instansi dan manfaatnya untuk pelayanan publik.

Transparansi dalam proses tender juga menjadi fokus utama KPK. Instansi pemerintah diminta untuk memastikan seluruh tahapan pengadaan diumumkan secara terbuka dan dapat diakses publik. Hal ini tidak hanya memperkecil peluang kolusi dan korupsi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik. KPK juga mendorong penerapan sistem elektronik (e-procurement) untuk semua pengadaan papan digital, agar proses berjalan lebih efisien, terdokumentasi, dan mudah diaudit.

Selain aspek teknis dan prosedural, KPK mengingatkan pentingnya pelatihan bagi pegawai yang menangani pengadaan. Banyak penyimpangan terjadi akibat ketidaktahuan terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku. Dengan memberikan sosialisasi dan edukasi, instansi dapat meningkatkan kapasitas pegawai dan mengurangi risiko kesalahan administratif yang bisa merugikan negara.

KPK juga mendorong instansi melakukan pengawasan internal yang ketat setelah pengadaan selesai. Pemantauan kinerja papan digital, kualitas produk, serta kepatuhan kontraktor terhadap kontrak sangat penting untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal. Pengawasan yang lemah sering menjadi pintu masuk penyimpangan anggaran, baik dalam bentuk mark-up harga, kualitas tidak sesuai spesifikasi, atau penggunaan papan digital yang tidak sesuai tujuan awal.

Pengawasan eksternal dari auditor atau masyarakat sipil juga dianjurkan. KPK menekankan bahwa partisipasi publik dapat menjadi kontrol tambahan yang efektif untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sistem pelaporan pengaduan dan mekanisme whistleblowing dapat membantu mendeteksi potensi penyalahgunaan sejak dini.

KPK menegaskan bahwa pengadaan papan digital harus menjadi contoh tata kelola yang baik. Tidak hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga soal integritas dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dengan mengikuti prosedur yang benar, instansi pemerintah dapat menghindari risiko hukum, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata.

Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran, KPK menekankan bahwa pengadaan papan digital harus dilakukan secara transparan, tertib, dan efisien. Instruksi ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pengadaan, mencegah penyalahgunaan anggaran, dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal.