Digitalsaigroup.com – Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui peluncuran dua aplikasi digital baru, SAMAN dan BIMA. Peluncuran ini dilakukan di Gedung Kemenbud, Jakarta, pada Rabu (31 Desember 2025) dan menandai langkah strategis dalam pengawasan internal serta pelaksanaan program kebudayaan dan pendidikan berbasis teknologi digital.

SAMAN (Sistem Manajemen Anti-Fraud) merupakan aplikasi anti‑fraud yang dirancang untuk mendeteksi secara langsung indikasi kecurangan, sementara BIMA (Basis Informasi Manajemen Audit) berfungsi sebagai platform e‑audit untuk memperkuat proses evaluasi serta akuntabilitas pelaksanaan program. Kedua aplikasi ini dikembangkan oleh Inspektorat Jenderal Kemenbud dan dipandang sebagai alat modern untuk mempercepat dan mepermudah pengawasan berbasis data dan analisis risiko.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa sebagai kementerian yang relatif baru dalam struktur pemerintahan, penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi pondasi sejak awal. Menurutnya, pengawasan tradisional berbasis administratif sudah tidak lagi memadai di era global yang cepat berubah; oleh sebab itu Kemenbud memilih pendekatan digital yang lebih adaptif dan efektif untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.

“SAMAN dan BIMA dirancang untuk memastikan setiap proses dari perencanaan hingga pertanggungjawaban berjalan secara transparan, terukur, dan dapat diaudit secara digital,” ujar Fadli Zon dalam keterangannya.

Fadli juga menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Jenderal atas pembangunan kedua aplikasi tersebut dalam waktu kurang dari satu tahun, sebuah capaian yang dianggap cepat mengingat kompleksitas sistem dan kebutuhan teknologi yang matang. Dia berharap pengawasan digital ini tidak lagi dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai solusi strategis untuk pencapaian tujuan organisasi yang lebih besar termasuk efektivitas program budaya dan pendidikan nasional.

Inspektur Jenderal Kemenbud, Fryda Lucyana, menjelaskan bahwa korupsi dan penyimpangan administrasi merupakan ancaman serius yang berdampak sistemik pada kualitas layanan publik. Karena itu, pengawasan harus bertransformasi dari pendekatan manual menjadi berbasis teknologi yang mampu memetakan risiko dan mendeteksi potensi pelanggaran lebih dini.

Menurut Fryda, SAMAN fokus pada deteksi modus kecurangan sejak awal, sedangkan BIMA memungkinkan audit internal dilakukan secara digital dengan pelacakan data yang lebih cepat dan akurat. Hal ini memberikan keuntungan ganda: mempercepat proses audit sekaligus meningkatkan keterlibatan seluruh unit kerja dalam menjaga integritas organisasi.

Peluncuran kedua aplikasi ini juga diiringi dengan sosialisasi antikorupsi di lingkungan Kemenbud untuk menanamkan nilai-nilai integritas, etika, dan tanggung jawab dalam setiap lini kerja. Kegiatan sosialisasi ini dirancang untuk memastikan bahwa penggunaan SAMAN dan BIMA tidak hanya sebatas teknologi semata, tetapi dipahami dan dijalankan dengan penuh komitmen oleh seluruh pegawai.

Sosialisasi tersebut turut menghadirkan sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, serta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto. Keikutsertaan pejabat dari berbagai lembaga ini menggambarkan dukungan lintas sektor terhadap upaya modernisasi pengawasan pemerintahan berbasis teknologi digital.

Penerapan pengawasan berbasis digital melalui SAMAN dan BIMA diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong transformasi sistem pemerintahan yang lebih responsif dan adaptif terhadap tantangan zaman. Dengan sistem yang lebih transparan, Kemenbud berupaya memastikan bahwa program-program kebudayaan dan pendidikan dapat terlaksana secara optimal, tepat sasaran, serta bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan lainnya.