Digitalsaigroup.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengeluarkan peringatan serius terkait meningkatnya ancaman radikalisme digital di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, penyebaran konten ekstremisme secara daring terus berkembang pesat, memanfaatkan berbagai platform media sosial dan aplikasi pesan untuk menyebarkan narasi yang mengarah ke kekerasan dan intoleransi. Kondisi ini mendorong BNPT menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan pengguna internet secara luas dalam upaya pencegahan dan mitigasi dampak bahaya tersebut.

Lonjakan Radikalisme Digital di Era Internet

Digitalisasi memang membawa banyak manfaat, tetapi sekaligus membuka ruang bagi aktor ekstrem untuk menyebarkan ideologi berbahaya. Menurut BNPT, kelompok radikal kini semakin canggih dalam memanfaatkan algoritma, grup tertutup, dan konten audio, visual untuk menarik simpati, terutama di kalangan generasi muda yang sangat aktif di dunia maya.

BNPT mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah konten yang mengandung unsur intoleransi, kekerasan ideologis, hingga ajakan untuk bergabung dengan kelompok ekstrem. Tidak hanya dilakukan oleh individu asing, penyebaran konten ini juga terjadi secara lokal melalui jaringan yang kerap memodifikasi pesan agar lebih menarik atau seakan menawarkan solusi atas masalah sosial. Dalam pernyataannya, Kepala BNPT menegaskan bahwa radikalisme digital tidak bisa diatasi sendirian oleh satu pihak.

“Ini adalah ancaman struktural yang memerlukan respons menyeluruh dan kolaboratif. Pemerintah, pemangku platform digital, akademisi, serta masyarakat memiliki peran yang tak bisa dipisahkan,” ujarnya.

Perlu Kolaborasi Multi‑Pihak untuk Mengantisipasi Ancaman

BNPT menekankan bahwa tantangan terbesar bukan hanya menghapus konten negatif, tetapi juga membangun ketahanan sosial dan literasi digital di kalangan publik. Untuk itu, beberapa langkah strategis telah digalakkan:

1. Kerja Sama Pemerintah–Platform Digital
BNPT mendorong kolaborasi formal dengan penyedia layanan digital besar untuk mengidentifikasi dan menghapus konten ekstrem secara cepat. Sistem deteksi yang efektif serta pelaporan yang mudah diakses publik menjadi dua aspek penting.

2. Edukasi Literasi Digital untuk Masyarakat
Kampanye literasi digital diluncurkan untuk membantu masyarakat khususnya pengguna muda memahami cara kerja informasi daring, membedakan konten valid dan provokatif, serta melatih sikap kritis terhadap narasi yang bersifat sensasional atau ekstrem.

3. Pelibatan Komunitas dan Tokoh Lokal
BNPT juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan komunitas lokal dalam program deradikalisasi digital. Mereka berperan sebagai agen moderasi yang mampu meredam narasi negatif dalam konteks budaya dan sosial setempat.

Tantangan dan Respons Global

Fenomena radikalisme digital bukan isu lokal semata hal ini merupakan tantangan global yang juga dihadapi negara lain. Banyak pemerintah kini mengevaluasi ulang pendekatan mereka terhadap keamanan siber, termasuk aturan yang mengatur konten digital, kerjasama lintas negara dalam penegakan hukum terhadap aktor yang memanfaatkan jaringan digital untuk menyebar ideologi ekstrem. Para ahli keamanan siber berpendapat bahwa kontrol konten harus dibarengi dengan perlindungan kebebasan berekspresi yang tetap menghormati hak asasi manusia.

“Keseimbangan antara kebebasan dan keamanan menjadi tantangan utama,” kata seorang pakar kebijakan digital. “Setiap upaya pemberantasan radikalisme digital harus mempertimbangkan konteks hukum, budaya, dan hak sipil warga.”

Respons Masyarakat dan Tantangan Ke Depan

Di tengah upaya pemerintah dan BNPT, respons masyarakat juga menjadi aspek penting. Banyak pengguna internet mulai menyadari bahayanya konten ekstremisme setelah mengalami fenomena echo chamber, di mana algoritma memberi lebih banyak konten yang memperkuat bias atau pandangan ekstrem tertentu.

Keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial kini juga berperan dalam mengajarkan etika digital, berpikir kritis, dan tangguh terhadap tekanan narasi berbahaya. Anak muda, sebagai kelompok pengguna internet terbesar, menjadi fokus utama strategi literasi.

Dengan meningkatnya ancaman radikalisme digital, BNPT menekankan bahwa upaya pencegahan tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform digital, masyarakat sipil, serta pengguna internet luas diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang aman dan produktif. Dari deteksi konten hingga edukasi publik, setiap komponen memiliki peran strategis untuk mencegah penyebaran konten ekstrem yang berbahaya.